Diskusi Tuton pengantar ilmu administrasi niaga

pengantar ilmu administrasi niaga

Forum Diskusi Inisiasi 2

Saat ini Indonesia dihadapkan pada sebuah dilema. Pada satu sisi Indonesia harus menerima perjanjian perdagangan bebas, di sisi lain sepertinya Indonesia masih belum siap untuk masuk dalam perdagangan bebas. Berikan tanggapan Anda!

jawab

Kemunculan pasar bebas atau lebih sering kita sebut MEA (masyarakat ekonomi Asian) digagas pada tahun 1992. Pada tahun itu semua negara ASEAN berkumpul guna membentuk suatu komunitas, menciptakan keamanan dan perdamaian dan ekonomi yang kuat sehingga bisa berkompetisi dengan negara-negara yang ada di Asia bahkan di dunia. Para pemimpin ASEAN sepakat membentuk pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015 kemarin . Dengan adanya ini maka perdagangan yang ada di kawasan Asia Tenggara dengan mudah berjalan, tanpa adanya syarat-syarat atau pungutan yang menyulitkan.
Kemunculan pasar bebas sebenarnya mempunyai banyak manfaat untuk Negara kita antara lain :

• Melalui impor-ekspor yang terjadi pada saat dilaksanakan MEA, kebutuhan negeri  akan terpenuhi serta dapat menambah pendapatan negara.
• Kegiatan produksi negeri akan semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas.
• Menambah devisa negara melalui bea masuk dan bea lain atas ekspor dan impor.
• Akan tercipta dan meningkatnya lapangan pekerjaan.
• Dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat, negara, serta bisa menstabilkan ekonomi negara.
• Informasi akan semakin mudah dan cepat diperoleh.

Tetapi pasar bebas juga memiliki dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi indonesia, di antaranya ialah:

• Orang asing dapat mengekploitasi alam Indonesia dengan mudah. Tidak menutup kemungkinan hasil alam indonesia dan kekayaan lautan indonesia akan dengan mudah dicuri oleh bangsa lain.
• Dengan adanya pasar bebas maka negara lain dapat menjual barang produksinya dengan mudah di negeri ini, jika barang yang berasal dari negara lain dijual dengan harga yang murah tapi berkualitas bagus dan laku keras di negara kita, akibatnya beberapa sektor industri dalam negeri tidak mampu bersaing bahkan bisa mengalami kerugian yang sangat besar.

Pemerintah Indonesia memang sudah mempersiapkan beberapa hal untuk  menghadapi MEA. Langkah-langkah yang sudah dipersiapkan pemerintah beberapa tahun ini.

• Bahwa selama tahun 2010 pemerintah sudah menggalakkan pembenahan insfratuktur. Perbaikan infrastruktur yaitu dengan melalui perbaikan sarana akses jalan raya, transportasi, pengembangan teknologi & informasi, perbaikan & pengembangan bidang energi listrik. Akhir-akhir ini juga pemerintah telah bekerja keras membangun jalan tol di berbagai kota di Jawa maupun luar Jawa serta pembenahan jalan raya lainnya di berbagai wilayah di Indonesia.
• Peningkatan sumber daya manusia (SDM). Mungkin peningkatan SDM merupakan hal yang harus patut diperhatikan. Bagaimanapun nantinya kita akan menghadapi orang-orang Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei, yang notabene memang mempunyai kemampuan & skill yang cukup bagus. Tapi kita sebagai putra bangsa Indonesia tidak usah khawatir. Pemerintah kini telah menggalakkan pendidikan dengan memperbaiki dan mengevaluasinya guna menghadapi MEA bahkan globalisasi supaya kita bisa bersaing kelak.
• Penguatan daya saing ekonomi. Hingga kini pemerintah telah meluncurkan master plan percepatan & perluasan ekonomi Indonesia supaya bisa terwujud ekonomi yang stabil, kuat, serta berkualitas. Perlu Anda ketahui semenjak MEA dibentuk, pemerintah terus berusaha memperbaiki kualitas ekonomi di negeri ini.
  
  Jika kita tak mampu menghadapi pasar bebas, kita akan kalah saing dengan negara lain. Tapi percayalah bahwa kita dapat menghadapi pasar bebas ASEAN untuk membawa tanah air kita memimpin di garda paling depan di kancah internasional. Jadi tak menutup kemungkinan dari semua rencana dan usaha & kepercayaan diri yang telah tertanam bisa membuat kita semakin yakin untuk menghadapinya. Kita pun putra-putri bangsa Indonesia tak boleh gentar untuk berani bersaing di kancah internasional.

 jawab

Menurut saya, Indonesia dapat dikatakan masih belum siap dalam menghadapi persaingan global. Sumber daya manusia Indonesia dengan masih banyaknya masyarakat dengan tingkat pendidikan dan keahlian yang minim membuat Indonesia diprediksikan akan kalah dalam persaingan. Situasi politik dan hukum di Indonesia yang amat sangat tidak pasti juga menambah jumlah nilai minus Indonesia dalam menghadapi AFTA.

Adapun beberapa faktor atau manfaat dari adanya MEA terebut, di antaranya ialah:

• Informasi akan semakin mudah dan cepat diperoleh.
• Akan tercipta dan meningkatnya lapangan pekerjaan.
• Melalui impor-ekspor yang terjadi pada saat dilaksanakan MEA, kebutuhan negeri akan terpenuhi serta dapat menambah pendapatan negara.
• Dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat, negara, serta bisa menstabilkan ekonomi negara.
• Kegiatan produksi negeri akan semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas.
• Menambah devisa negara melalui bea masuk dan bea lain atas ekspor dan impor.

Adanya MEA pun memiliki dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi indonesia, di antaranya ialah:

• Dengan adanya pasar bebas maka negara lain dapat menjual barang produksinya dengan mudah di negeri ini, lebih-lebih jika barang yang ada dari negara lain dijual dengan harga yang murah tapi berkualitas bagus dan laku keras, akibatnya beberapa sektor industri dalam negeri tidak mampu bersaing bahkan bisa mengalami kerugian yang sangat besar. Jika masyarakat Indonesia tidak mampu bersaing, akan terjadi pengangguran bahkan kemiskinan akan bertambah.
• Orang asing dapat mengekploitasi alam Indonesia dengan mudah. Jika hal itu terjadi, maka hilanglah kekayaan alam kita satu per satu dan ini dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar.

Terimakasih

jawab:

Bukannya belum siap lagi, tapi HARUS DITOLAK atau BATALKAN SELURUH PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS KLO MAU KITA KELUAR DARI WTO

Ada beberapa hal kenapa saya menolak PERDAGANGAN BEBAS

Pertama, agenda ekonomi perdagangan bebas yang dibuat oleh WTO telah merampas kedaulatan ekonomi Indonesia. Sehingga liberalisasi impor pangan berdampak akut terhadap hancurnya produksi pangan lokal. Yang mungkin bisa saja selama satu dekade terakhir nanti kita makin bergantung pada pangan impor, Selain itu, liberalisasi perdagangan tersebut juga telah menghancurkan industri nasional. Dalam satu dekade terakhir Indonesia mengalami fenomena “de-industrialisasi”.

Kedua, agenda WTO merampas kedaulatan politik Indonesia.

Kita dapat melihat contoh banyaknya produk Undang-Undang dan kebijakan politik pemerintah yang tunduk atau didiktekan oleh WTO. Seperti UU pangan yang sama persis dengan apa yang menjadi kesepakatan WTO di sektor pertanian (AoA). Padahal, UU itu jelas-jelas mengangkangi konstitusi kita.

Setelah itu diterbitkannya Permendag nomor 16 tahun 2013 yang merevisi Permendag sebelumnya. Intinya, pada Permendag baru ini ada 18 produk buah/sayur Indonesia yang dilepaskan dari kebijakan pengetatan impor. Padahal, pengetatan impor itu kan untuk melindungi kepentingan petani kita demi menjamin ketersediaan produksi buah/sayur lokal,” jelasnya.

Ketiga, agenda ekonomi perdagangan yang diusung WTO sangat bertolak-belakang dengan konstitusi, khususnya pasal 33 UUD 1945. Semangat filosofis pasal 33 UUD 1945 sangat menentang liberalisme ekonomi, sementara agenda ekonomi WTO sangat mendorong pada liberalisasi ekonomi.

Dalam pasal 33 UUD 1945, ada keharusan agar negara mengambil peranan dalam mengorganisir perekonomian agar mendatangkan kemakmuran bagi rakyat. Sedangkan agenda WTO menghendaki pemerintah memfasilitasi agenda perdagangan bebas yang notabene sarat dengan kepentingan korporasi besar

Sebagian elit politik dan para ekonom pro-neoliberal di Indonesia, banyak yang mengklaim bahwa agenda perdagangan bebas berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 5% per tahun.

Okelah, andaikan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5%, tetapi apa kontribusi bagi ekonomi nasional dan rakyat Indonesia? Justru malahan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut tidak berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh liberalisasi investasi dan perdagangan itu justru memicu perampasan sumber daya milik rakyat oleh korporasi multinasional.

baca juga: diskusi 1 pengantar ilmu administrasi niaga